Buntut Sekda Tidur Saat Paripurna Dewan, Kantor Pemkab Bakal di Demo

NeoIndo.com: Sekda Bangkalan Ismet Efendi saat tidur di tengah rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Bangkalan di Aula Paripurna DPRD Bangkalan.

NeoIndo.com, Bangkalan — Buntut viral Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, Ismet Efendi, tertidur saat rapat paripurna di DPRD Bangkalan. Bupati bakal di demo akibat banyaknya gelombang kekecewaan publik.

LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bangkalan memastikan bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Pemkab Bangkalan, Kamis, 23 April 2026.

Peristiwa itu dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk kelalaian pejabat dalam forum resmi yang seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Ketua LIRA Bangkalan, Mahmudi Ibnu Khotib, dengan tegas menyebut aksi yang akan dilakukan bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ia menyebutnya sebagai bentuk peringatan keras terhadap degradasi etika pejabat publik yang belakangan dinilai kian melonggar.

“Sekda telah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsi wewenangnya sebagai pejabat daerah. Ini bukan masalah sepele, karena forum paripurna adalah agenda strategis yang berkaitan langsung dengan nasib pelayanan masyarakat. Sikap abai ini jelas mencederai kepercayaan publik terhadap Pemkab Bangkalan,” ujar Mahmudi saat dikonfirmasi, Rabu, 22 April 2026.

Mahmudi menambahkan, setiap perilaku pejabat di ruang publik adalah cerminan dari profesionalisme lembaga. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat Bangkalan untuk ikut serta dalam aksi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap abdi negara.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Bangkalan untuk ikut menggeruduk Pemkab besok. Tujuannya agar pejabat sadar dan tidak lagi meremehkan tugas serta tanggung jawab yang telah diamanahkan,” tegasnya.

Dalam aksi besok, LIRA membawa tuntutan konkret. Mereka mendesak agar bupati segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan, mulai dari level Sekda hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, mereka menuntut para pejabat terkait untuk turun langsung menemui massa aksi guna mempertanggungjawabkan sikap yang dinilai mencederai marwah birokrasi tersebut.

“Wajib ada evaluasi kinerja bagi pejabat yang tidak profesional. Kami minta mereka harus berani menemui massa aksi agar memahami secara langsung apa yang harus diperbaiki dan dibenahi,” pungkas Mahmudi. (*/hy)