Rekayasa Ramaikan Pasar Murah, Dewan Sebut Surat Edaran Sekda jadi Upaya Mobilisasi Birokrasi

NeoIndo.com: Pasar murah program Bupati Bangkalan sepi peminat.

NeoIndo.com, Bangkalan — Anggota Komisi II DPRD Bangkalan, Samsol Arif Marla, menilai imbauan Sekda kepada OPD untuk menghadiri pangan murah Jumat besok, 27 Februari 2026 sebagai langkah yang janggal. Ia menyebut kebijakan itu terkesan dibuat untuk menutup kegagalan sebelumnya.

Samsol mengatakan, jika melihat surat edaran yang beredar, agenda pasar murah tersebut lebih tampak sebagai upaya menggiring keramaian. Ia menilai, sasaran imbauan yang justru menyentuh OPD dan jajarannya memperlihatkan lemahnya daya tarik program di mata masyarakat.

“Kalau melihat dari surat edaran, pasar murah besok agar kelihatan ramai dari imbauan Sekda, karena yang Jumat lalu itu gagal. Lucunya, yang diimbau itu OPD dan jajarannya” kata Samsol, Kamis (26/2/2026).

Ia berpandangan, ASN seharusnya tetap fokus menjalankan tugas pelayanan di kantor. Menurutnya, kehadiran aparatur secara terstruktur dalam kegiatan pasar murah justru memunculkan kesan mobilisasi birokrasi.

“Seharusnya ASN bekerja di kantor, bukan meramaikan pasar pangan. Cukup masyarakat yang meramaikan,” tegasnya.

Samsol menilai, apabila pasar murah benar-benar dibutuhkan warga, antusiasme akan tumbuh tanpa dorongan struktural. Ia melihat adanya imbauan massal sebagai indikator bahwa program tersebut belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Jika memang dibutuhkan warga, tanpa diimbau pun masyarakat pasti datang,” ucapnya.

Ia juga menyoroti esensi Gerakan Pangan Murah yang semestinya menjadi instrumen menjaga stabilitas harga dan daya beli. Namun, menurutnya, pendekatan yang ditempuh pemerintah lebih menekankan aspek keramaian ketimbang substansi.

“Ketika ASN harus dikerahkan, publik patut bertanya soal efektivitas perencanaan dan strategi sosialisasinya,” katanya.

Lebih jauh, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pola seremonial. Samsol menegaskan, kegiatan sosial berisiko kehilangan legitimasi jika hanya dipoles agar terlihat sukses.

“Publik berhak tahu, apakah ini benar untuk menjawab kebutuhan warga atau sekadar memastikan agenda tampak berhasil,” pungkasnya.(*/hy)