Menyusul Demokrat, Fraksi PAN DPRD Bangkalan Pertanyakan Kinerja Bupati Lukman Tata Birokrasi

NeoIndo.com: Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Bangkalan Solihin saat memberikan keterangan.

NeoIndo.com, Bangkalan — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Bangkalan mempertanyakan kinerja Bupati Lukman Hakim dalam menata birokrasi di Kabupaten Bangkalan.

Menyusul fraksi Partai Demokrat, PAN meminta Bupati Lukman segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi. Desakan itu muncul setelah kinerja pelayanan publik Bangkalan tercatat merosot tajam secara nasional.

Penurunan kinerja tersebut tercermin dalam hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2025 yang dirilis Kementerian PAN-RB melalui Kepmen Nomor 3 Tahun 2026. Bangkalan anjlok ke peringkat 190 dengan indeks 3,78 dan hanya berada di kategori B.

Padahal pada tahun sebelumnya, Bangkalan masih bertengger di peringkat 105 dengan indeks 4,26 dan menyandang predikat A-. Lonjakan penurunan ini dinilai sebagai alarm keras atas lemahnya pengelolaan birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati Lukman Hakim.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Bangkalan, Solihin, menilai turunnya peringkat PEKPPP tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan langsung kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

“Jika peringkat PEKPPP turun, itu menandakan kualitas pelayanan publik ikut menurun dan berdampak serius terhadap tata kelola pemerintahan daerah,” tegas Solihin.

Ia menjelaskan, PEKPPP merupakan instrumen resmi negara yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 dan PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2023. Karena itu, hasil evaluasi tersebut seharusnya menjadi dasar pembenahan, bukan sekadar laporan tahunan.

Solihin juga mengingatkan bahwa anjloknya nilai PEKPPP berpotensi merusak reputasi daerah dan berdampak pada kebijakan anggaran pusat. Daerah dengan kinerja rendah dinilai berisiko kehilangan kepercayaan dan peluang pendanaan.

“Kami sudah mengingatkan dalam pandangan fraksi, rotasi jabatan harus berbasis kompetensi. Faktanya masih banyak yang tidak sesuai, dan sekarang terbukti nilainya turun,” ujarnya.

Fraksi PAN mendesak Bupati Lukman Hakim segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas lokus layanan.

“Penurunan nilai PEKPPP menjadi indikator kinerja yang buruk. Jadi Bupati Bangkalan sebagai pimpinan harus bertindak tegas terhadap OPD yang tidak bekerja maksimal,” Tuturnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD Bangkalan juga melontarkan kritik tajam terhadap Bupati Lukman Hakim. Pihaknya menilai kemerosotan PEKPPP sebagai tanggung jawab kepala daerah sebagai pimpinan.

“Di masa Pj Bupati nilainya -A, sekarang turun jadi B. Ini bukan kebetulan, ini tanggung jawab Bupati Bangkalan. Karena Bupati tidak bekerja sendiri, banyak pendampingnnya di sekeliling beliau,” tegas Ketua Fraksi Demokrat kepada Media.