LKPJ Normatif Bupati Dibongkar, Fraksi Demokrat Temukan Kejanggalan dan Arah Kebijakan Kabur

NeoIndo.com: Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bangkalan Fadhur Rosi saat mengikuti rapat paripurna di aula Paripurna DPRD Bangkalan.

NeoIndo.com, Bangkalan – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur tahun 2025 menuai kritik tajam. Kini, kritikan datang dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Fraksi Pratai Demokrat DPRD Bangkalan menilai dokumen tersebut menyimpan banyak kejanggalan data dan tidak mencerminkan kinerja yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Ketua Fraksi Demokrat, Fadhur Rosi, menyoroti lonjakan PDRB yang dinilai tidak wajar. Ia mempertanyakan dasar perhitungan serta dampaknya terhadap kondisi riil ekonomi masyarakat.

“Kenaikan lebih dari 75 persen ini harus dijelaskan secara terbuka. Apa faktor pendorongnya dan kenapa tidak terasa di masyarakat?” tegas Fadhur, Sabtu 4 April 2026.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga menemukan ketidaksinkronan data kependudukan dalam LKPJ. Kenaikan jumlah penduduk tidak diikuti perubahan data usia kerja yang justru stagnan, sehingga dinilai berpotensi menyesatkan kebijakan.

“Kalau data dasar saja tidak akurat, bagaimana pemerintah bisa menyusun kebijakan yang tepat sasaran?” ujarnya.

Di sektor pendidikan, Demokrat menilai kebijakan bupati gagal menjaga kualitas dan pemerataan. Banyak lulusan SD melanjutkan pendidikan ke luar daerah, sementara ketimpangan kompetensi guru masih terjadi antara desa dan kota.

“Ini bukan sekadar angka, tapi kegagalan menjaga daya saing pendidikan di daerah sendiri,” kata Fadhur.

Persoalan lain juga terlihat pada pengelolaan potensi unggulan daerah. Sejumlah destinasi wisata dilaporkan sepi, mencerminkan lemahnya strategi pemerintah dalam mendorong peningkatan PAD.

“Kalau potensi daerah dibiarkan mati, lalu dari mana daerah mau meningkatkan pendapatan?” tandasnya.

Kritikan pedas dari Fraksi Demokrat telah dibacakan dalam paripurna pandangan umum terhadap PKPJ Bupati Bangkalan, pada kamis 2 April 2026, sementara jawaban bupati dijadwal pada 6 April mendatang. (*/hy)