Diduga Melecehkan Atlet, Pengkab Kickboxing Bangkalan Desak Pemecatan Ketua Pengprov KBI Jatim

NeoIndo.com: Ketua Pengkab Kickboxing Bangkalan Dasuki Rahmad saat berfoto bersama atlet kickboxing usai pertandingan di Jawa Timur.

NeoIndo.com, Bangkalan — Pengkab Kickboxing Indonesia (KBI) Bangkalan mendesak Pengurus Pusat KBI (PPKBI) memecat Ketua Pengprov KBI Jawa Timur yang terseret dugaan kekerasan seksual terhadap atlet perempuan.

Desakan itu muncul menyusul mencuatnya kasus dugaan pelecehan seksual terhadap atlet kickboxing Jawa Timur berinisial VA, peraih medali emas PON 2024 Aceh–Sumatera, yang kini tengah ditangani Polda Jawa Timur.

“Ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut keselamatan, martabat, dan masa depan atlet perempuan kickboxing Jawa Timur,” tegas Dasuki Rahmad, Rabu (28/1/2026).

Ia menyoroti sikap PPKBI yang dinilai menutup-nutupi hasil Sidang Majelis Kode Etik PPKBI, meski sidang tersebut telah lama digelar dan menyatakan Wira Prastya Catur bersalah beserta sanksinya.

“Menutupi hasil sidang kode etik adalah tindakan tidak profesional, tidak beretika, dan tidak bermoral. Sikap itu justru menjauhkan korban dari kepastian hukum,” ujar Dasuki dengan nada keras.

Pengkab KBI Bangkalan juga mengecam Ketua PPKBI Ngatino, yang diduga sengaja mengabaikan hasil sidang etik demi melindungi terduga pelaku. Menurut Dasuki, sikap tersebut mencederai integritas organisasi.

“Kami menduga ada upaya penyelamatan terhadap yang bersangkutan. Ini mencoreng wajah olahraga dan melukai kepercayaan publik,” katanya.

Dasuki menegaskan pihaknya menuntut PPKBI segera menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ketua Pengprov KBI Jatim sesuai putusan Majelis Kode Etik yang diputuskan pada akhir Juli 2025.

“Pemecatan harus dilakukan agar ada efek jera dan sebagai bentuk keberpihakan organisasi kepada korban serta perlindungan bagi seluruh atlet perempuan Indonesia,” tandasnya.

Kasus ini telah masuk tahap penyidikan berdasar Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/839/IX/RES.1.24./2025/Ditreskrimum Polda Jawa Timur tertanggal 12 September 2025, terkait dugaan pelecehan seksual. (*/hy)