Usai Dana Desa Turun, PKDI Bangkalan Minta Stakeholder Ikut Andil Pembangunan Desa

NeoIndo.com: Persaudaraan Kepala Desa Indonesia saat dilantik di Pendopo agung Kabupaten Bangkalan beberapa waktu lalu.

NeoIndo.com, Bangkalan — Penurunan pagu Dana Desa di Kabupaten Bangkalan menjadi perhatian serius Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI). Organisasi kepala desa ini meminta seluruh pemangku kepentingan ikut turun tangan agar pembangunan desa tidak tersendat.

PKDI menilai desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Ketika desa kuat dari sisi infrastruktur dan pelayanan publik, dampaknya akan langsung dirasakan terhadap kemajuan daerah hingga negara.

Sekretaris Jenderal PKDI Bangkalan, Syaiful Ismail, mengatakan pihaknya tetap menyikapi kebijakan penurunan Dana Desa secara positif. Menurutnya, kebijakan tersebut diyakini memiliki tujuan jangka panjang bagi pembangunan nasional.

“Kami berpikir positif. Kami yakin pemerintah pusat punya pertimbangan matang demi kemajuan Indonesia,” kata Syaiful Ismail, Rabu (15/1/2026).

Meski demikian, PKDI Bangkalan menegaskan bahwa penurunan Dana Desa harus diiringi dengan perhatian lebih dari para stakeholder. Mulai dari pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten dan provinsi, hingga DPR RI.

“Kami berharap para stakeholder ikut memikirkan keberlanjutan pembangunan desa. Pemerintah desa sudah terbukti melayani masyarakat tanpa mengenal waktu,” ujarnya.

Kepala Desa Karang Entang itu menegaskan, pembangunan desa tidak boleh stagnan meskipun anggaran berkurang. Dengan dukungan lintas sektor, desa diharapkan tetap mampu melanjutkan program pembangunan dan pelayanan publik.

“Kami berharap pembangunan tetap jalan dan berkelanjutan. Dengan campur tangan stakeholder, desa tidak boleh mundur,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menyebut penurunan Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu tujuannya dimungkinkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih.

Namun, ia menilai implementasi program tersebut masih belum sepenuhnya jelas di lapangan. Salah satu kendala yang ditemui adalah lokasi tanah pecaton desa yang dinilai kurang strategis.

“Banyak desa yang tanah pecatonnya tidak berada di pinggir jalan atau lokasi strategis, sehingga ini masih perlu dikaji lebih lanjut,” katanya, Kamis (15/1/2026).

Ia menyambut baik harapan PKDI Bangkalan agar pembangunan desa mendapat perhatian para stakeholder, mulai pemerintah daerah hingga DPR RI, agar pembangunan tidak terhenti meski anggaran menurun.

“Perlu dukungan bersama dari seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, DPRD kabupaten, provinsi, hingga DPR RI, agar pembangunan desa tetap berjalan dan berkelanjutan,” kata Fadhurrosi.

Di sisi lain, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bangkalan itu mendorong kepala desa agar lebih kreatif menggali potensi desa. Menurutnya, desa tidak bisa terus bergantung pada pemerintah pusat.

“Desa harus memperkuat sumber pendapatan desa untuk menopang pembangunan di desa,” pungaksnya.(*/hy)